Adanya pandemi virus corona, mengakibatkan pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah dilaksanakan secara online. Akan tetapi, model pembelajaran yang akrab disebut dengan Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ) ini tak selamanya lancar. Sejumlah kendala dihadapi para siswa, di antaranya masalah kuota, maupun sinyal internet.

Melansir Kompas.com (7/8/2020) Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 menimbulkan dua dampak serius, yakni ancaman putus sekolah dan risiko generasi yang hilang. Oleh karena itu, pihaknya mengizinkan pembelajaran tatap muka dilakukan untuk sekolah yang berada di wilayah zona hijau dan kuning. Akan tetapi pembelajaran tatap muka tersebut bergantung kebijakan pemda, kepala sekolah, serta orang tua murid. “Walau boleh, tapi bukan berarti harus. Kita masih mementingkan otonomi prerogratif setiap kepala daerah, kepala sekolah, dan orangtua,” kata dia.

Lantas sebenarnya, adakah model pembelajaran yang pas dilakukan di era pandemi selain PJJ? Pengamat pendidikan sekaligus Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Drs Koentjoro menilai, harus ada kejelasan dahulu terkait dengan sistem zonasi untuk pembukaan sekolah yang ada saat ini. Yakni, zonasi harus dipastikan berlaku baik bagi murid, sekolah atau gurunya. “Ada atau tidak ada PJJ dasarnya satu, sekolah boleh diselenggarakan kalau zona kuning dan hijau. Terus dasarnya apa, apakah kuning hanya sekolah di zona kuning terus gurunya dari zona apa? Muridnya apa? Enggak jelas,” ujar Koentjoro saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Pembagian sistem zonasi Pihaknya menekankan mengenai pentingnya pembagian sistem zonasi yang tidak hanya didasarkan lokasi sekolah yang hanya berada di tingkat kabupaten atau kecamatan. Akan tetapi menurutnya, sistem zonasi ini harus diperkecil sampai ke tingkat kelurahan, dengan mempertimbangkan pula zonasi dari siswa dan guru. “Kata kunci Covid-19 ada di pergerakan manusia. Artinya dasarnya bukan di sekolah di zona kuning, hijau. Tapi guru dan murid-muridnya dari zona mana?” kata dia. Ia menjelaskan, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah anak-anak sudah mulai bosan belajar di rumah karena salah satunya mereka belajar di rumah didampigi orangtuanya yang belum tentu mengerti materi. Sehingga menurut Koentjoro, perlu ada pengoptimalan dari fungsi kelompok masyarakat guna mengatasi hal tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan memanfaatkan kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah. Kelurahan ataupun instansi pemerintah menurutnya bisa memberi akses wifi untuk para murid. Selain itu, menurutnya dapat dilakukan pengoptimalan pembelajaran di kelurahan-kelurahan dengan sistem pemberdayaan. “Artinya guru-guru datang ke kelurahan untuk belajar di situ. Atau pemberdayaan, yang senior ngajari junior, yang senior diajari gurunya,” jelas dia. Adapun guru dalam pembelajaran ini menurutnya bisa berasal dari kalangan masyarakat di wilayah tersebut. “Sesuai prinsip Ki Hajar Dewantoro bahwa tiap orang adalah murid dan setiap orang adalah guru. Masyarakat adalah sumber ilmu karena itu harus kita manfaatkan,” terang dia. Nantinya dalam pemberdayaan pembelajaran di kelurahan itu juga dilakukan pengamatan, terkait status wilayahnya. Jika wilayah sudah hijau maka secara bertahap mereka dapat kembali ke sekolah, apabila sekolahnya juga memang sudah layak dibuka. Menurutnya, dengan pembelajaran dilakukan di kelurahan-kelurahan maka pihak kelurahan menurutnya juga bisa membantu mengawasi mengenai protokol kebersihan, jaga jarak dan memakai masker.

Model pembelajaran yang mungkin bisa menjadi alternatif pembelajaran jarak jauh (PJJ) yakni dengan dibentuknya kelompok-kelompok belajar di desa-desa. Kelompok belajar itu menurutnya bisa diaplikasikan untuk wilayah yang masih zona kuning atau merah. “Yang di zona hijau lebih baik memulai kegiatan tatap muka. Nah, zona kuning sama merah itu model kelompok belajar,” ujarnya saat dihubungi terpisah Kompas.com, beberapa waktu lalu. Baca juga: Sudah Dibuka, Berikut Link Daftar Online Wisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo Menurutnya, kelompok belajar ini bisa dilakukan di balai-balai desa, balai RW, atau taman-taman di perkotaan. Nantinya kelompok belajar tersebut bisa dibimbing oleh mentor-mentor tertentu. Terkait dengan para mentor ini, Darmaningtyas menilai bisa dengan memanfaatkan orang-orang di desa yang memang memiliki kemampuan untuk mengajar, misalnya mahasiswa yang telah lulus kuliah dan masih menganggur. “Saya menguslkan program organisasi penggerak dibatalkan saja. Lebih baik dananya untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih sistematik. Termasuk untuk membayar mentor-mentor tadi,” jelas dia. Baca juga: Berikut Syarat Pembukaan Kembali Sekolah di Tengah Pandemi Ia mengatakan, PJJ yang selama ini sudah berjalan, sepenuhnya dilakukan online di mana anak-anak di bawah bimbingan orang tua. Akan tetapi jika menggunakan model kelompok belajar maka, pembelajaran dapat dilakukan dengan setengah online dan setengah dengan pembimbingan. Menurutnya jika model ini diterapkan, maka kelompok belajar tersebut bisa bekerja sama dengan sekolah supaya pembelajaran lebih terarah. Baca juga: Melihat Risiko dan Hasil Pembukaan Sekolah di Tengah Pandemi Corona… Ia menyebut, model kelompok belajar ini bisa meniru seperti halnya dalam pembelajaran pogram kejar paket di mana juga melakukan pendampingan dari para tutor. Lantas apa bedanya dengan belajar di sekolah? Darmaningtyas mengatakan, jika di sekolah, maka siswa akan berkumpul di satu tempat padahal mereka berasal dari banyak lingkungan. Akan tetapi, model kelompok belajar ini hanya dilakukan dalam satu lingkungan misal hanya lingkungan RW saja. Harapannya, dengan cara ini protokol menjaga jarak mudah diwujudkan.

Sumber : Kompas.com

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *